PORTAL PASURUAN - Jepang menganut sistem politik trias politica yang membagi kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga lembaga.
Pada konsep trias politica, pembuatan kebijakan terlihat pada dinamika hubungan legislatif dan eksekutif.
Namun, selama beberapa dekade aktor utama proses pembuatan kebijakan Jepang disebut dengan iron triangle. Terdiri dari politisi, birokrat dan bisnis-bisnis besar.
Dalam jangka waktu yang lama, sumber utama kekuasaan Jepang lebih terletak pada birokrasi daripada institusi demokrasi.
Pada masa kependudukan Jepang, eksistensi partai politik sebagai organisasi tidak diakui.
Namun, tokoh politik masih berperan penting dalam proses mencapai kemerdekaan.
Baca Juga: Kebakaran Hanguskan Toko di Kawasan Senen Jakarta Pusat, Petugas Kerahahkan 21 Mobil Damkar
Hal tersebut dapat dilihat pada saat terbentuknya BPUPKI dan PPKI yang dibentuk pemerintahan Jepang.
Artikel Rekomendasi