Network
PORTAL PASURUAN - Pemerintah baru bisa menyediakan dosis vaksin sebanyak 3,5 juta pada maret 2021, sedangkan pihak swasta membutuhkan 7,5 juta dosis vaksin.
Menurut Erick Thohir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta yang akan melakukan vaksinasi mandiri atau gotong royong ini berasal dari BUMN.
Dan untuk proses pembelian diwajibkan pemerintah ke perusahaan swasta dalam negeri.
Baca Juga: Harga Buronan Para Anggota Bajak Laut Topi Jerami Berdasarkan Kejahatan yang Dilakukan
"Vaksin mandiri atau gotong royong dapat membantu percepatan penanganan Covid-19, gratis tetapi melibatkan perusahaan swasta," kata Erick Thohir Menteri BUMN, seperti dikutip PORTAL PASURUAN dari situs berita PMJNews, kamis 25 Februari 2021.
Untuk prosesnya pembelian dari pemerintah atau BUMN dan kemudian dibagikan kepada para pekerja di perusahaan swasta.
Vaksin yang akan digunakan swasta, Erick memastikan bahwa bukanlah vaksin Sinovac, melainkan Sinopharm dan Moderna.
Pemerintah menargetkan ada 20,20 juta dosis, dengan rincian 15 juta dan 5,2 juta dosis vaksin.
Baca Juga: PPKM Skala Mikro Jawa-Bali Diperpanjang, Salah Satunya Karena Kasus Aktif di 5 Provinsi Mengalami Penurunan
"Pengiriman vaksin akan dilakukan secara bertahap," lanjut Erick.
Sinopharm mulai mendistribusikan vaksin ke Indonesia pada Maret-Juni 2021, sedangkan Moderna pada Juli-Oktober 2021.
Baca Juga: Faktor Penyebab Tempat Tinggal Masyarakat Rentan Terpapar Covid-19, Ini Upaya yang Dapat Dilakukan
Swasta hanya diizinkan melakukan pengadaan dengan pemerintah dalam bentuk vaksin jadi. Dan Erick juga memastikan bahwa akan dikenakan biaya pembelian vaksin, untuk besarannya masih akan dibahas.
Pihak Swasta dilarang melakukan impor vaksin Covid-19 dalam bentuk jadi. Larangan juga berlaku bagi komersialisasi vaksin dalam vaksinasi mandiri atau gotong royong.
Baca Juga: Batas Akhir Pelaporan SPT Tahunan Maret 2021, 85 Wajib Pajak Kanwil Jateng Lapor Online di Awal
Vaksinasi mandiri bagi kaaryawan diberikan secara gratis, dan untuk larangan tersebut sudah disepakat pemerintah.***
Artikel Rekomendasi