PORTAL PASURUAN - Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, pemerintah berencana untuk membuka kembali sekolah secara tatap muka pada bulan Januari 2021 mendatang dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, DPR menegaskan bahwa kegiatan ini bukan merupakan sebuah kewajiban, melainkan kegiatan yang diperbolehkan.
Menanggapi hal tersebut, jelas banyak orang tua yang khawatir untuk mengizinkan anak-anak mereka kembali melakukan sekolah tatap muka yang direncakan akan memulai hari pertamanya di bulan Januari mendatang.
Indonesia menjadi negara dengan kasus Covid-19 terbanyak di Asia Tenggara. Dari ratusan ribu orang yang dinyatakan positif, puluhan ribu diantaranya adalah anak-anak.
Baca Juga: Kang Daniel dan Agensinya Berpartisipasi dalam Acara Amal untuk Anak-anak yang Membutuhkan
Baca Juga: Daftar Pemenang MBC Entertainment Awards 2020, Yoo Jae Suk Bawa Pulang Daesang
Menyusul jumlah kasus harian Covid-19 yang semakin tinggi, Komisi X DPR RI meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pembukaan sekolah atau pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengungkapkan, pihaknya menerima banyak masukan dari wali murid yang khawatir dengan pembukaan sekolah tatap muka Januari 2021 mendatang.
"Mereka khawatir dengan penyebaran Covid-19 yang kian tak terkendali," katanya, seperti dikutip dari laman DPR RI sebagaimana diberitakan Kabar Lumajang dalam artikel yang berjudul "74 Ribu Anak Positif Covid-19, DPR: Pemerintah Perlu Kaji Ulang Rencana Sekolah Tatap Muka".
Menurutnya, solusi terbaik untuk mengatasi ancaman penurunan kemampuan belajar (learning loss) bagi siswa selama masa pandemi Covid-19 memang dilakukan dengan membuka kembali sekolah.
Namun, ada baiknya rencana pembukaan sekolah ditunda mengingat kian meningkatnya jumlah kasus harian positif Covid-19 dan kian penuhnya tingkat hunian rumah sakit.
"Akhir bulan ini tren peningkatan kasus Covid terus terjadi," kata Syaiful.
"Saya memprediksi kondisi ini akan terus berlanjut hingga bulan depan, mengingat maraknya orang mudik dan liburan akhir tahun," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Syaiful mengungkapkan kasus Covid-19 di kalangan anak di Indonesia relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata kasus dunia.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 30 Desember 2020: Cancer Naik Jabatan!
Baca Juga: Gempa Kedua Guncang Kroasia, Tujuh Warga Tewas dan Puluhan Lainnya Alami Luka-luka
Jika rata-rata kasus Covid-19 anak-anak dunia berkisar hingga 8 persen, di Indonesia, kasus Covid-19 anak-anak mencapai hingga 11 persen.
Dia merinci, jumlah kasus Covid-19 pada anak usia 0 hingga 18 tahun mencapai 74.249 kasus, dan anak usia 5 hingga 18 tahun 56.817 kasus.
Bahkan, kasus anak meninggal akibat Covid-19 mencapai lebih dari 530 jiwa.
"Tingkat kematian anak akibat Covid-19 sama dengan tingkat kematian kasus Covid-19 pada usia 18 hingga 30 tahun dengan rerata 0,7 persen," ujarnya membeberkan data.
"Fakta ini menunjukkan bahwa risiko Covid-19 pada anak hampir sama dengan risiko Covid-19 pada usia dewasa. Jadi memang butuh kehati-hatian ekstra," katanya memberi kesimpulan.
Syaiful mengungkapkan bahwa desakan agar sekolah dibuka cukup masif disuarakan di tingkat daerah.
Sehingga, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu benar-benar mengkaji risiko pembukaan sekolah dengan melihat data penyebaran Covid-19 serta tingkat dukungan sistem kesehatan publik.
"Memang benar, jika di daerah sekolah mendesak dibuka mengingat tidak efektifnya pola pembelajaran jarak jauh (PJJ)," ucapnya.
"Kendati demikian harus dipastikan berdasarkan data yang ada risiko jika sekolah tetap dibuka di Januari nanti," tutur Syaiful.
Baca Juga: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Dinyatakan Sudah Negatif Covid-19
Baca Juga: Gisella Anastasia Resmi Ditetapkan sebagai Tersangka, Baru Beberapa Hari Merayakan Natal
Syaiful turut berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menyempurnakan sistem PJJ dan mendorong kerja sama lintas kementerian.
Sehingga kendala utama PJJ, yakni ketersediaan gawai dan kuota data bisa teratasi.***