PORTAL PASURUAN - Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah guna persiapan distribusi vaksin Covid-19.
Yang pasti, distribusi vaksin Covid-19 dilakukan secara bertahap dan tidak dilakukan serentak.
“Pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi vaksin Covid-19 berjalan dengan lancar,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu 26 Desember 2020.
Baca Juga: JTBC Rilis Poster Terbaru untuk Drama She Would Never Know
Karena dilakukan bertahap, ia mengatakan, pemerintah akan menetapkan skala prioritas. Daerah yang mendapatkan prioritas vaksin Covid-19 adalah yang populasi penduduknya padat dan risiko penularannya tinggi.
Mengenai uji klinis vaksin Sinovac, Wiku mengatakan, saat ini tengah berlangsung dilakukan di Universitas Padjajaran dan PT Bio Farma. Hal itu untuk melihat dosis yang aman dan efek samping yang mungkin terjadi.
Hasil uji klinis akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) sebagai syarat untuk dikeluarkannya ermergency use of authorization (EUA).
Baca Juga: Penjara di Seoul Konfirmasi Penambahan 288 Kasus Positif Covid-19
Sementara terkait vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman, adalah kandidat vaksin yang akan digunakan mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.
Ditargetkan, setelah lulus uji klinis dan praklinis, diharapkan izin edar dapat dikeluarkan tahun 2021.
“Bibit vaksin Merah Putih berpotensi akan diserahkan oleh Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman kepada PT Bio Farma pada triwulan pertama tahun 2021," kata Wiku.
Baca Juga: Cara Memperbanyak Aglaonema, Gunakan Bawang Merah
Pemerintah saat ini tengah gencar mengedukasi masyarakat akan pentingnya vaksinasi dalam mengatasi pandemi Covid-19 agar kekebalan komunitas atau herd immunity semakin mudah tercapai.
“Pemerintah juga memastikan bahwa vaksin yang nanti digunakan aman, berkhasiat minim efek samping dan tentunya halal," kata dia.
Untuk masyarakat yang menolak, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi, agar tercapai herd immunity.***