Network
Ia menambahkan bahwa segala bentuk persyaratan serta sumpah janji haruslah dibarengi dengan komitmen terhadap empat konsensus dasar bangsa.
Sebagai hal yang bersifat fundamental, tentu saja keberlangsungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan empat dasar tersebut.
Sedangkan HTI dan seluruh anggotanya jelas bertolak belakang, hal ini lah yang menjadi dasar kuat bahwasannya eks anggota HTI tidak diperbolehkan mengikuti pemilu.
Baca Juga: 4 Makanan untuk Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Penderita Diabetes, Dijamin Rendah Kadar Gula
HTI sendiri selama ini dinilai kerap ingin merubah dasar negara, jika diperbolehkan mengikuti pemilu, tentu saja akan sangat berbahaya bagi bangsa dan negara.
Politisi Partai Golkar tersebut menilai bahwa larangan yang terjadi adalah logis dengan melihat sepak terjang HTI selama ini. Dalam RUU Pemilu, larangan kepada eks HTI mengikuti pemilu tertuang pada BAB I Peserta Pemilu Bagian Kesatu Persyaratan.
Baca Juga: Komentari Pemecatan Frank Lampard, Mourinho: Hal Wajar dalam Sepakbola Modern
Dalam pasal 182 ayat 2 (ii) dan juga pasal 182 ayat 2 (jj) telah tertuang jelas bagaimana persyaratan bagi peserta pemilihan umum.
RUU pemilu merupakan salah satu usul inisiatif Komisi II DPR RI, dan hingga saat ini prosesnya masih berada pada gtahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.***
Artikel Rekomendasi