Network
Baca Juga: Kompertisi Berjalan Setelah Lebaran, LIB: Masih Banyak Hal Yang Harus Dipersiapkan
Neta membandingkan jumlah tersebut jauh lebih banyak dibandingakn saat era reformasi yang hanya 65 orang jenderal polisi tidak bekerja.
"Jumlah perwira menengah yang nganggur itu banyak. Jumlah perwira tinggi juga ada banyak yang menganggur, yang tidak jelas juga banyak," ucap Neta S. Pane dalam tayangan Youtube Akbar Faizal.
Pada November 2020 lalu, Irjel Pol Raden Prabowo Argo Yuwono selaku Kadiv Humas Polri mengatakan bahwa jabatan analis kebijakan sudah tidak ada dalam tubuh kepolisian Indonesia.
Baca Juga: Eks Anggota HTI Dilarang Ikut Pemilu, Zulfikar Arse: Dasarnya Sudah Bertolak Belakang Dengan NKRI
Ia menegaskan bahwa anggota Polri yang telah lulus dari pendidikan akan ditempatkan pada jabatan masing-masing sesuai dengan kompetisi yang telah didapatkan.
Saat era Jenderal Polisi Idham Aziz, Argo menyatakan bahwa mantan kapolri tersebut dapat mengatasi masalah fungsional yang ada dalam tubuh Polri.
Baca Juga: Pembuat dan Pengguna Surat Tes COVID-19 Palsu Berhasil Diringkus Polisi
Personel Polri yang menganggur berhasil dituntaskan oleh mantan Kapolri Idham Azis. Dalam era kepemimpinannya, Idham Azis jabatan Analis Kebijakan telah dihapus dan anggota polri akan mendapatkan jabatan yang fungsional.
Sebagai penjelasan, anggota Polri yang telah menamatkan pendidikannya di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) akan ditempatkan pada posisi yang fungsional, sehingga dipastikan tidak akan menempati jabatan Analis Kebijakan.***
Artikel Rekomendasi