Network
PORTAL PASURUAN - Polemik Program DP 0 Rupiah yang dulu menjadi program andalan Anies Baswedan kini memicu perdebatan setelah KPK menyelidiki adanya dugaan kasus korupsi yang menyeret beberapa nama penting.
Sempat digadang-gadang bahwa Program Rumah DP 0 Rupiah ditujukan untuk mengurangi maraknya pemukiman liar dan menjadi rujukan bagi para warga DKI Jakarta, justru saat ini menjadi salah satu program yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi, nama-nama penting pun turut disorot akibat terseret kasus ini.
Tak terkecuali nama Anies Baswedan yang belum dipanggil KPK, namun KPK menegaskan bahwa ada kemungkinan bahwa orang nomor 1 di DKI Jakarta tersebut akan turut dipanggil guna dimintai keterangan lebih lanjut.
Baca Juga: Sidang Habib Rizieq Resmi Ditunda, Kuasa Hukum Sebut Ada Ketidakadilan
Menanggapi hal tersebut, Teddy Gusnaidi yang merupakan Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengungkapkan bahwa pernyataannya yang mengatakan bahwa rumah dp 0 rupiah bukan untuk oekerja dnegan upah minimum akhirnya terbukti.
Sebagaimana yang telah diberitakan Portal Jember dalam artikel Upah Maksimal Pemilik Rumah DP 0 Rupiah Naik Jadi Rp14 Juta, Teddy Gusnaidi: Akhirnya Kejadian Saat ini Pemprov DKI menaikkan tarif bahwa yang dapat memiliki rumah dp 0 rupiah hanyalah bagi para pekerja dengan upah Rp14 juta.
Baca Juga: Ingin Menjalankan Puasa Ramadhan? Berikut Syarat Wajib dan Sahnya, Berniat Salah Satunya
Artikel Rekomendasi