Dugaan Kasus Korupsi Program Rumah DP 0 Persen, Muannas Alaidid Beri Komentar

PORTAL PASURUAN - Lama tak terdengar, program pemerintah DKI Jakarta berupa Pengadaan Rumah dengan DP 0% akhirnya diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pemnyelidikan yang dilakukan oleh KPK, bahwa ada dugaan korupsi dalam program ungguolan Pemerintah DKI Jakarta tersebut.

Dari hasil penyeldikan sementara, ada sejumlah nama yang menyeret nama-nama penting dalam pemerintahan DKI Jakarta.

Baca Juga: Peringatan Dini BMKG 18 Maret 2021: 6 Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat Potensi Cuaca Ekstrim

Baca Juga: Jumlah Streaming Spotify Musik K-Pop dari Tahun 2014 hingga 2021, Lagu Dynamite BTS Paling Banyak Didengar

Pengadaan Rumah DP 0% sendiri merupakan program unggulan yang dicanangkan oleh Anies Baswedan.

Hingga saat ini nama-nama yang terseret dalam bola panas Rumah DP 0% sesuai dengan data KPK adalah Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles, Anja Runtuwene, Tommy Adrian, dan PT, AP Adonara Propetindo.

Nama Anies Baswedan yang tidak masuk dalam nama yang harus diselidiki akhirnya menuai kontroversi dari para pengamat.

Baca Juga: Bakal Potong Setengah Biaya Play Store untuk Sebagian Pengembang, Langkah Google Dinilai Berdampak Besar

Baca Juga: Tak Hanya Pantau Pelanggar Lalu Lintas, Polri Gunakan Kamera E-TLE untuk Bekuk Penjahat di Jalan Raya

Pengamat menilai bahwa seharusnya KPK juga turut serta memanggil Anies Baswedan, selaku Gubernur DKI Jakarta dan merupakan program unggulan dari dirinya.

Sementara itu terpisah, sebagaimana diberitkana Portal Jember dalam artikel Muannas Alaidid Dukung KPK Panggil Anies Baswedan, Muannas: Memang Mesti Dipanggil Gubernur bahwa KPK telah memebrikan keterangan bahwa ada kemungkinan nama Anies Baswedan akan turut serta dipanggil guna dimintai keterangan lebih lanjut terkait dengan program unggulan rumah DP 0%.

CEO Cyber Indonesia, Muannas Alaidid pun turut buka suar terkait dengan dugaan kasus korupsi tersebut.

"Memang mesti Gubernur bahkan korupsi ini bisa jadi melibatkan Oknum DPRD," tulis Muannas Alaidid dalam akun Twitternya @muannas_alaidid pada kemarin, 15 Maret 2021.

Baca Juga: Kunci Jawaban Tema 8 Kelas 5 SD dan MI, Halaman116, 117, 118 dan 119: Bahasan Tentang Lingkungan Sahabat Kita

Baca Juga: Info Daya Tampung 31 Prodi Saintek Universitas Andalas di SBMPTN 2021 dan Jumlah Peminat Tahun Sebelumnya

Muannas Allaidid beranggapan bahwa sangat tidak dimungkinkan jika anggaran dana dengan nilai jumlah yang besar tidak diketahui oleh pimpinan daerah setempat.

"Mustahil uang ratusan milyar lolos dr penentu anggaran & pengawasan kecuali ada kolusi" pungkas Muannas Alaidid menutup tweetnya.

Memang mesti dipanggil gubernur bahkan korupsi ini bisa jadi melibatkan Oknum DPRD, mustahil uang ratusan milyar lolos dr penentu anggaran & pengawasan kecuali ada kolusi.

KPK Buka Kemungkinan Panggil Anies Baswedan dlm Korupsi Lahan Rumah DP Nol Rupiahhttps://t.co/Tb8xFVD6yI— Muannas Alaidid, SH, CTL (@muannas_alaidid) March 15, 2021

 ***

(Nurul Hidayati/Portal Jember)