PORTAL PASURUAN - Utusan khusus PBB untuk Myanmar meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan.
Ini tidak terlepas dari kudeta militer di negera tersebut yang telah merenggut nyawa demonstran.
Myanmar mengalami kekacauan politik sejak militer menggulingkan dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 lalu.
Baca Juga: Sejumlah Pemain Pulih dari Cedera, Andrea Pirlo Optimis Juventus Bisa Kalahkan Lazio
Dalam laporan PBB disebutkan lebih dari sedikitnya 50 pengunjuk rasa telah tewas.
Para pengunjuk rasa menuntut pembebasan Suu Kyi dan meminta militer menghormati hasil pemilu.
"Berapa banyak lagi yang bisa kita biarkan militer Myanmar lolos?" ujar utusan PBB, Christine Schraner Burgener seperti dikutip PORTAL PASURUAN dari Al-Arabiya, Jumat 5 Maret 2021.
“Sangat penting bahwa dewan ini tegas memberi perhatian pada pasukan keamanan dan berdiri teguh dengan rakyat Myanmar, untuk mendukung hasil pemilu November yang jelas” sambungnya.
Pada hari Sabtu, demonstran meneriakkan 'demokrasi adalah tujuan kami' dan 'revolusi harus menang' saat aksi di Selatan Kota Dawei.
Hal yang sama terjadi pula di ibukota Myanmar, Yangon.
Baca Juga: 5 Potret Manisnya Tasya Farasya dan Baby Lily, Rahasiakan Paras Sang Buah Hati di Depan Kamera
Ratusan ribu orang turun ke jalan berkali-kali meminta mileter membebaskan Aung San Suu Kyi.
Namun, hingga kini pihak militer belum mau mendengarkan permintaan demonstran. ***
Artikel Rekomendasi