Network
PORTAL PASURUAN - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program kerja yang menjamin kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan menargetkan sebanyak 88.620 bidang tanah tuntas dikerjakan pada 2021.
Untuk mencapai hal tersebut diperlukan kerjasama antar pihak, mulai dari kepala desa, perangkat, hingga masyarakat.
Baca Juga: Perbanyak Bersyukur, Ini 5 Catatan Penting bagi Perempuan Saat Memasuki Usia Kepala Tiga
Tujuan program PTSL berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah, serta mencegah terjadinya konflik pertanahan.
Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra mengatakan bahwa Inpres tersebut telah didukung oleh keputusan tiga menteri.
"Inpres ini didukung oleh keputusan tiga menteri yaitu menteri dalam negeri, menteri ATR BPN, dan menteri desa pembangunan daerah tertinggal, sehingga harus disukseskan," kata Denny.
Ia menegaskan pihaknya akan melakukan pendampingan kepada masyarakat apabila terjadi indikasi kecurangan dalam program PTSL.
Baca Juga: Kapolri Resmi Beri Izin Pertandingan Sepak Bola dengan 1 Catatan
Untuk mencegah terjadinya pungutan liar atau pungli dalam program PTSL, Denny menghimbau kepada Camat dan Kepala Desa untuk segera membentuk panitia kelompok masyarakat (pokmas).
Kepanitian tersebut harus melibatkan masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu kebijakan yang merugikan masyarakat.
Baca Juga: BMKG Keluarkan Peringatan Dini, Setengah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Alami Cuaca Ekstrim
"Kades dan perangkat tidak boleh cawe-cawe, tidak boleh. Murni pemohon PTSL dan yang membuat rincian biaya ya dari Pokmas kepanitian dan itu nantinya disepakati antara kedua belah pihak," ujar Denny.
Sasaran PTSL 2021 adalah lapisan masyarakat yang belum mendapatkan atau merasakan program langsung pemerintah pusat ini.***
Artikel Rekomendasi